Berita Nasional

Rabu, 02-10-2013 23:49

Ketua MK dan Anggota DPR Ditangkap KPK


Subchan Chusaen Albari

Akil Mochtar. (ist)

Akil Mochtar. (ist)

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan di perumahan dinas Menteri, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/10/2013) malam. Penangkapan itu diduga terkait praktek tindak pidana korupsi.

Dua orang yang ditangkap KPK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (AM) dan Anggota DPR RI Chairunnisa (CRN) dari Partai Golkar. CRN ditangkap di Rumahnya, kawasan perumahan dinas Menteri Jalan Widya Chandra, sedangkan AM ditangkap di Kantornya.

Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan bahwa Penyidik KPK telah melakukan penangakapan. Dari hasil laporan KPK, Penyidik telah menangkap lima orang, dua diantaranya adalah pejabat negara (AM dan CRN). "Ya benar ada, ada lima yang ditangkap, dua diantaranya pejabat negara," ujar Johan di kantor KPK, Rabu malam.

Dari penangkapan itu, KPK telah menyita barang bukti berupa uang. Namun saat dikonfirmasi Johan mengaku belum tahu berapa jumlah uang tersebut. "Oh belum tau, nanti kita saya sampaikan," ujarnya.

Operasi tangkap tangan KPK dilakukan sekitar pukul 21.55 WIB, Rabu (2/10/2013). Selain AM dan CRN, KPK juga menangkap seorang panitera. Menurut informasi, seorang penitera yang ditangkap itu datang bersama anggota DPR berinisial CN dengan menyerahkan uang. Yang jelas, penyidik KPK menyita sejumlah uang yang merupakan barang bukti yang diduga digunakan sebagai suap, sekitar Rp3 miliar.

Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan pihaknya menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan sekitar pukul 21.55 WIB. "Ada sejumlah uang yang disita tapi belum tahu jumlahnya berapa," jelasnya.

Sementara Mantan Ketua MK Mahfud MD memastikan bahwa yang ditangkap itu adalah Ketua MK Akil Mochtar atas info dari Sekjen MK. Kemungkinan mereka ditangkap dalam kasus suap terkait putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Sebagai catatan, Chairunnisa adalah Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Akil Mochtar adalah Mantan Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum. Keduanya adalah politisi Partai Golkar.

Dugaan Suap MK Rp20 Miliar
Dugaan suap terhadap pihak Mahkamah Konstitusi (MK) juga terjadi di Sengketa Pilkada Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Yakni, ada kejanggalan dengan dipaksanakannya pelantikan pasangan bupati-wakil bupati Banyuasin bermasalah, Yan Anton Ferdian dan SA Supriono, oleh Gubernur Sumsel. Padahal, komisioner KPU Banyuasin sudah dipecat oleh DKPP karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.  Tapi, MK malah meloloskannya. Sepertinya MK bermusuhan dan bersaing (rivalitas) dengan DKPP.

“KPUD Banyuasin sudah dibubarkan oleh DKPP, kenapa masih diteruskan pelantikan Bupati dengan keputusan MK. Pasangan calon bupati-wakil bupati Banyuasin bermasalah kok dilantik,” ungkap Mantan Anggota DPRD Sumatera Selatan Dr H Burlian Abdullah kepada pesatnews .com.

Mantan fungsionaris KAHMI ini menilai, ada inkonsistensi sikap MK terhadap pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) dan pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuasin, padahal kasusnya yaitu penyelewengan dana bansos oleh pasangan calon kepala daerah terpilih. “Kalau Pilgub Sumsel diulang, kenapa Pilbup Banyuasin tidak?” ujarnya mempertanyakan.

Burlian mengaku mendengar kabar bahwa ada dugaan suap ke pihak MK sebesar Rp20 miliar sehingga MK tidak menggunakan pertimbangan keputusan DKPP dan putusan sela PTUN. “Jika MK tidak mempertimbangkan putusan DKPP dan PTUN, bubarkan saja DKPP dan PTUN. Tapi saya mendengar kabar bahwa MK disuap Rp20 miliar,” protes Burlian sembari menambahkan, pihaknya sudah melapor ke Polda Sumsel untuk penyilidikan penggunaan dana Bansos dan kini sedang diproses Polda.

Sebelumnya, Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN), telah menyidangkan kasus Bupati Banyuasin, Sumsel, yang dinilai cacat hukum. Bupati terpilih bermasalah Yan Anton Ferdian digugat karena proses pelantikannya melanggar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang diketuai Prof Jimly Asshidiqie dan PTUN. Tapi anehnya, MK malah merekomendasikan untuk dilantik. [*]



Editor : Hasan Basri

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com