Berita Nasional

Rabu, 02-10-2013 14:34

KSPI : Inpres No.9 Tahun 2013 Inkonstitusional


Sammy Edward Wattimena

ist

ist

TERKAIT

JAKARTA, PESATNEWS - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sikap atas penangguhan upah di banten, Jabar dan DKI. KSPI juga menyebut Inpres yang baru saja itandatangai Presiden SBY itu inskonstitusional.

"Setelah melalui proses panjang terkait gugatan hukum yang diajukan MPBI dan elemen gerakan lainnya atas SK Gubernur Jawa Barat no 526 tahun 2013 tentang penangguhan UMP, akhirnya PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh pada (26/9). Kemenangan buruh atas gugatan SK gubernur Jawa Barat merupakan bukti kekuatan buruh tidak main-main memperjuangkan upah layak," ucap Presiden KSPI, Said Iqbal saat konferensi pers yang dilaksanakan di gedung YTKI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/10/2013).

Menurut Said, sejak awal SK gubernur tentang penangguhan UMP/K, sarat akan kepentingan pengusaha yang tidak ingin membayar upah buruh sesuai UMP/K yang telah ditetapkan.

"Penangguhan UMP/K perusahaan terhadap buruh pada praktiknya tidak sesuai dengan mekanisme Keputusan Menteri (Kepmen) no 231/203. Ini terbukti dari 257 penangguhan UMP/K perusahaan yang disetujui Gubernur Jawa Barat, 209 diantaranya batal demi hukum (cacat yuridis)," ujar Said.

Sementara, terkait dengan ditandatanganinya Inpres pengupahan oleh Presiden SBY tadi malam, Inpres Presiden no 9 tahun 2013 tentang kebijakan upah minimum, menurut Said adalah inskonstitusional yang bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003 dan merusak mekanisme penetapan upah minimum sesuai UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksananya yang menjadi turunannya.

"Inpres tersebut memperlihatkan inkonsistensi Presiden SBY terkait pidato kenegaraannya 16 Agustus 2013 dimana pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dan meninggalkan rezim upah murah. Selain itu, Inpres tersebut dapat dijadikan alat bagi pengusaha hitam terutama Apindo untuk memperthankan rezim upah murah," kata Said.

Terkait hal tersebut, maka sikap elemen buruh Indonesia menyatakan sikap; 1) Mengingatkan Pemerintah khususnya Gubernur untuk tidak mudah melakukan penangguhan upah yang tidak prosedural sesuai Kepmen no 231 tahun 2013 tentang penangguhan upah. 2) Menolak Inpres yang telah ditandatangani Presiden SBY karna inpres tersebut Inkonstitusional melanggar UU no 13 tahun 2003 dan menarik seluruh dewan pengupahan dari wakil buruh sebagai bentuk perlawanan," terang Said.

Apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan, maka KSPI bersama aliansi lainnya akan melakukan berbagai aksi sebagai perwujudan bentuk protes.

"Aksi besar-besaran pra kondisi mogok nasional dimulai dari aksi daerah Jawa Tengah (3/10/13), dilanjutkan aksi Jawa Timur (5/10/13), di Sulawesi Utara (10/10/13), serta aksi menduduki Kementrian Kemenakertrans (23-25/10/13)," tegas Said. [ ]



Editor : Fuad R

  

KOMENTAR

  • koko

    lanjutkan,,,selama ini buruh dipandang sebelah mata,,,padahal buruh juga ikut menbantu pemasukan negara,,,kalo bisa perjuangkan hak-hak para pekerja indonesia yang ada diluar negeri,,,salam
  • Bayu Samodra

    Bersatu menuju perubahan Buruh bersatu pasti MENANG !!!


KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Megapolitan
BERITA Berita Daerah
BERITA Berita Nasional
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com