Megapolitan

Kamis, 05-09-2013 12:57

Jadi Sasaran Demo Buruh, Kantor Jamsostek Dijaga Ketat


M. Jasri

Demo Buruh

Demo Buruh

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS- Kantor Pusat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang berlokasi di jalan Jenderal Gatot Soebroto, tetap berjalan normal seperti biasanya, aktifitas karyawan Jamsostek seolah tidak terganggu sedikitpun, terhadap isu demonstrasi buruh yang menurut rencana akan menggelar aksi di kantor  Denny Indrayana ini.

"Kita juga gak tau tuntutan mereka apa. Soalnya petinggi dan jajaran Humas sedang keluar rakor di Batam. Dan kita normal enggak ada perubahan jam kerja. Normal seperti biasanya aja," ujar salah satu karyawan Jamsostek yang enggan menyebutkan nama itu kepada pesatnews dikantor Jamsostek, Kamis (5/9/2013).  

Selain itu, untuk mengantisipasi aksi buruh di kantor Jamsostek, Kapolsek Setia Budi, AKBP Tri Suhartanto menjelaskan bahwa proses pengamanan aksi demonstrasi melibatkan dari satuan gabungan anggota kepolisian yang berjumlah 413 personil terdiri dari polsek, koramil dan polda.

"Ada sekitar 413 anggota yang berjaga dan kalau di total seluruhnya sekitar 500 anggota. Ini sebagai antisipasi terhadap surat pemberitahuan mereka (buruh) yang akan melakukan aksi disini," jelasnya.

Lebih jauh Suhartanto menambahkan bahwa, dirinya telah berkordinasi dengan pihak Jamsostek terkait aksi demonstran buruh. Untuk itu, pihak Jamsostek sendiri  akan menjamu para demonstran di halaman parkir gedung. Hal itu dilakukan lantaran sejumlah direksi petinggi Jamsostek yang memang tidak berada ditempat (sedang rakor).

"Mereka akan kita fasilitasi untuk menemui pihak Jamsostek. Dan untuk lokasinya dilapangan ini saja," ujar Suhartanto.

Seperti diketahui, sebanyak 30 ribu buruh se-Jabodetabek, Karawang Cilegon Serang akan melakukan unjuk rasa dengan tujuan Istana, Kemenkes, Kemenakertrans, dan PT. Jamsostek. Aksi buruh ini menuntut kenaikan upah min (UMP / K) 50% (khusus UMP DKI) sebesar Rp 3,7 juta, dengan menggunakan 84 item KHL). Aksi buruh juga menuntut, tolak dan cabut INPRES tentang penetapan UMP yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah dengan hanya mendengarkan asosiasi pedagang Indonesia tanpa dialog dengan serikat buruh.

Ditempat terpisah Ketua Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menilai bahwa aksi akan terus berlanjut sampai ada kejelasan terhadap INPRES yang cacat hukum dan tidak sesuai mekanisme penetapan UMP yang diatur UU 13/2003,  sehingga para gubernur  tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh.

"Kita minta jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014, bukan bertahap 2019 dengan jumlah PBI 156 juta orang bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar pengusaha," ujar Said melalui pesan singkatnya.[ ]


Editor : Ervan Bayu Setianto

  

KOMENTAR

  • dirandra

    saya informasikan bukan hanya itu tuntutan buruh,di situ ada serikat dari spjsi yg beranggotakan para outsourcing pt jamsostek yg menuntut agar di jadikan karywan tetap karena mereka per 31 oktober akan di PHK. alias di keluarkan sepihak. jumlah kurang ebih 1000 OS di seluruh kantor jamsostek. karena jamsostek telah melanggar uud tentang tenaga kerja yang mempekerjakan OS.di cor bisnis.. dengan masa kerja ada yg sampai belasan tahun lebih. terima kasih


KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Megapolitan
BERITA Berita Daerah
BERITA Berita Nasional
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com