Ekonomi Nasional

Jumat, 27-07-2012 16:51

Kedelai Melonjak, Pemerintah Buta Praktik Oligopoli



Arief

Bustanul Arifin

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Pemerintah tidak jeli dalam melihat siklus tahunan kenaikan harga komoditi pangan, sehingga tidak mampu menentukan strategi pangan nasional yang tepat.

"Dalam teori ekonomi ada yang disebut teori ekspektasi, dimana konsumen mengira harga naik, sehingga mendorong pedagang untuk mengira harga akan naik sehingga terjadilah penimbunan," papar ekonom senior INDEF, Bustanul Arifin, dalam Dialog Interaktif bertajuk ‘Lonjakan Harga Pangan dan Ancaman Krisis’ di Pressroom Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7).

Hal itu biasa terjadi pada siklus tahunan seperti bulan Juli-Agustus yang diisi hari Ramadhan dan Lebaran, dan Desember-Januari yang diisi hari raya Natal dan Tahun Baru. "Harusnya pemerintah tahu siklus tersebut. Kira-kira seperti itu, kenapa harga melonjak," tegasnya.

Bustanul pun berharap pemerintah harus lebih jeli menyikapi permasalahan tersebut dan peka terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya upaya penentuan harga secara sepihak oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan, yang dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat.

Ia meminta pemerintah memperhatikan praktik oligopoli, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal itu menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada.

"Saya perhatikan, ini mengarah pada oligopoli, yaitu sedikit kekuatan tapi mampu menentukan harga. Sayangnya, pergerakan harga itu tidak tertransmisi dengan baik dari petani ke konsumen. Jadi harga kedelai naik belum tentu dinikmati petani," ungkap Bustanul.

Di tempat yang sama, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menilai, pemerintahan Presiden SBY saat ini tidak memperhatikan sektor pertanian, pangan, dan nelayan pedesaan dengan menempatkan sektor ini sebagai  prioritas kelima. Buktinya, anggaran sektor pangan dan pertanian ini hanya 2,9 persen dari APBN yaitu Rp 41 triliun.

"Jadi jangan terlalu berharap. Kalau tidak ada perubahan drastis dalam perhatian kita pada pangan dan pedesaan sebagai sumber pangan, jangan harap akan terjadi perubahan radikal. Kalau tidak ada perubahan drastis dalam perhatian kita pada pangan dan pedesaan sebagai sumber pangan, jangan harap akan terjadi perubahan radikal," kata Tejo.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak pernah memberikan insentif kepada petani sehingga petani mau menanam kedelai. Sebagai contoh, harga kedelai tertekan pada posisi Rp 5.500 sampai Rp 6.000 akibat masuknya kedelai impor dengan harga lebih murah. Kedelai impor murah harganya karena disubsidi oleh negara pengekspor seperti Amerika Serikat dan bea masuk yang rendah. Akibatnya, petani tidak bersemangat untuk menanam kedelai.

Ia pun mengungkapkan, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak memberi perhatian dan insentif bagi petani-petani kecilnya. Karena itu, jika Indonesia ingin berdaulat dan mandiri atas pangan, konsumen harus bisa mendukung produsen dalam hal ini petani dan negara memberi insentif kepada produsen.


Secara terpisah, Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menilai kenaikan harga kedelai yang terjadi saat ini disebabkan permainan para kartel. Menurutnya, indikasi praktik kartel begitu kuat di balik gejolak harga kedelai. "Tapi yang lebih penting lagi adalah membasmi indikasi praktek kartel dalam menentukan harga kedelai. Kenaikan harga yang terjadi saat ini jauh berlipat," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, mata rantai penjualan kedelai sangat panjang, sehingga banyak peluang permainan harga. Karena itu, dia meminta Menteri Pertanian Suswono tegas menindak para kartel tersebut. [rm/jp]



Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Pasar Modal
BERITA Ekonomi Nasional
BERITA Seputar Bisnis
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com