Politik

Kamis, 26-07-2012 11:47


Ada Skenario 'Cuci Uang' Rezim SBY di Akhir Kekuasaan?



 Arief

Uang

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Ternyata, di balik sederet persoalan yang menjadi sorotan publik belakangan ini, ada skenario besar dari pemerintahan rezim Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan 'pencucian uang' dan logistik yang telah mereka kumpulkan selama berkuasa dan upaya untuk memperbanyak pundi-pundi kekayaan sebagai 'bekal' pensiun.

Dugaan ini diungkapkan Jurubicara Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan), Juanforty Silalahi, Kamis (26/7). "Publik tentu masih ingat bagaimana  Pemerintahan SBY ingin menaikkan harga BBM dengan alasan APBN Jebol untuk menalangi subsidi pada Maret lalu, tapi saat ini mereka justru dengan getol mengumumkan cadangan devisa negara yang melimpah dan atas dasar itu dengan pongah memberikan ‘sumbangan’ ke IMF sebesar Rp.9,4 Triliun untuk membantu negara Eropa yang bangkrut," bebernya.

Ia pun mengutip sejumlah analisa dari pengamat ekonomi, politik hingga perbankan yang menyatakan hal ini adalah tindakan yang jauh dari kepentingan Negara dan Rakyat. "Bahkan, ada yang berkata bahwa hal ini hanya siasat 'cuci uang' Kelompok SBY guna menyelamatkan dana rampokannya untuk disimpan diluar negeri. Dan Saya yakin itu benar -benar tengah terjadi," paparnya.

Indikasinya, jelas Juanforty, adalah pemaksaan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan SBY belakangan ini yang nyata-nyata berpihak pada asing ketimbang kepentingan nasional rakyatnya sendiri.

Hal ini, menurutnya, antara lain terlihat dari keluarnya Permen ESDM No.07 & 11 tahun 2012 serta PMK bea eskpor 20%. “Peraturan ini jelas pemberangusan dan diskriminasi terhadap pertambangan nasional yang baru tumbuh. Sementara, Perusahaan Kontrak Karya (Asing) tak tersentuh sedikit pun dan bahkan diberikan ‘Jalan Mulus’ untuk memperpanjang kontraknya untuk puluhan tahun kedepan tanpa renegoisasi," tegas aktivis Spartan.

Contoh lainnya adalah keluarnya RPP Tembakau yang dibuat untuk mematikan petani tembakau domestik dan memberi karpet merah terhadap impor tembakau asing yang ujung-ujungnya akan menjadi pengendali tata niaga di pasar Indonesia. "Untuk ini asing menggelontorkan sekitar 6,4 Juta dollar U$ untuk memuluskan kebijakan itu. Itu yang sudah dicairkan, sementara dana cadangan mereka masih melimpah," tambahnya.

Fenomena terakhir, lanjut dia, adalah kejadian unik baru-baru ini,dimana harga kedelai melambung tinggi yang membuat para pengrajin tempe dan tahu domestik menjerit. Ia menilai hal ini merupakan ulah mafia kartel yang berkongkalikong dengan oknum pembuat kebijakan (Pemerintah) yang mau ambil keuntungan dan lagi-lagi memberikan karpet merah untuk masuknya impor kedelai asing.

"Berikutnya apa lagi? Jelas kan semua mengarah pada satu hal menjual negeri ini kepada asing demi keuntungan sekelompok atau segolongan orang semata. Untuk itu yang terpenting buat kami adalah rakyat harus disadarkan terus menerus untuk mau membentuk barisan melawan kebijakan-kebijakan ‘busuk’ itu," tandas Juanforty. [sru/pn]

Editor : -
 

KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.



KOMENTAR

Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 www.pesatnews.com