JAKARTA, PESATNEWS - Dalam enam bulan terakhir ini, banyak kebijakan ekonomi pemerintah SBY yang dinilai sebagai kebijakan ekonomi nasionalis.
Misalnya, ungkap Rizal Ramli, seperti menerapkan pajak ekspor komoditi sebesar 15 persen dan kewajiban membangun smelter untuk sektor pertambangan. Namun kebijakan ini ternyata tidak lepas dari berbagai kritikan.
Sebab dalam kenyataannya, lanjut ekonom senior ini, berbagai kebijakan tersebut lebih banyak sebagai upaya untuk membuka ruang negosiasi. Dan negosiasi ini sebagai bagian dari operasi memburu rente pejabat berkuasa. "Nasionalisme hanya bungkusnya saja, essensinya adalah perburuan rente," kata Rizal Ramli Minggu (24/6).
Ia pun membeberkan, para pejabat dalam bidang ekonomi yang kini ada di lingkaran SBY tidak dikenal sebagai nasionalis. "Bahkan, banyak diantaranya memiliki reputasi korup dan sekedar pencari rente," tandas Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.[rmol/red]
Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.