Berita Nasional

Rabu, 20-06-2012 19:29

DPR: Cabut Izin Tambang Di Kawasan Hutan!



Arief

Viva Yoga Mauladi

TERKAIT
JAKARTA, PESATNEWS - Banyaknya perusahaan tambang baik berskala nasional dan internasional yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di beberapa kawasan hutan lindung membuat para anggota DPR miris akan terjadinya pemiskinan masyarakat sekitar hutan dan perusakan terhadap lingkungan.

Anggota Komisi IV DPRRI Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN menegaskan, justru mendesak agar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk menindak tegas dengan mencabut ijin perusahaan tambang.

"Saya minta agar Menteri Kehuitanan Zulkifli Hasan untuk mencabut permohonan izin perluasan dari 13 perusahaan tambang,yang sudah dan belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana amanat UU," ujar Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, usai RDP Komisi IV dengan perusahaan tambang seperti PT Freeport, PT Inco dan Pt Aneka Tambang beberapa waktu lalu

Menurut Viva Yoga, sedangkan yang sudah mendapat izin, tapi melakukan pencemaran lingkungan, merusak ekositem, dan tidak memberi trickle down effect bagi masyarakat dan terjadi manipulasi bagi hasil royalti, maka Menteri Kehitanan (Menhut) juga wajib mencabut.

Kritik Viva terhadap Menhut ini cukup beralasan. karena selama ini menteri yang juga berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dinilainya tidak tegas terhadap perusahaan tambang yang tetap melakukan ekplorasi bahkan juga telah mengeksploitasi kandungan tambanganya di kawasan hutan tanpa mengantungi ijin, kalaupun ada ijinnya tapi melakukan perusakan dan pencemararan masih beroperasi. "Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan negeri ini. Sebab usaha pertambangan yang sekali rusak, tidak dapat dikembalikan seperti semula. Apalagi perusahaan-perusahaan itu sudah dapat untung sangat luar biasa, dan perusahan itu menjalankan binsinya karena ada jaminan UU, maka perlu menjalankan amanat UUD 45 Pasal 33 untuk memakmurkan rakyatnya. Tetapi selama ini apa hasilnya justru banyak daerah yang ditambang rakyat sekitarnya tetap miskin, seperti di Papua ," ujarnya.

Apalagi tambah Viva, perusahaan tambang internasional yang beroperasi di Indonesia itu selalau dilindungi oleh negaranya, seperti Amerika Serikat yang terus mengawal PT Freeport agar tetap beroperasi di Indonesia. "Berani tidak Pemerintah yakni Menhut untuk menindaknya," tegas politisai dari PAN ini.

"Sebab Mehut harus berani mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar perundang-undangan. Menteri harus menjalankan keputusan Mahkamah Konsitusi, dan segera menyelesaikan tahapan penetapan kawasan hutan sesuai dengan amanat UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama untuk kawasan hutan di daerah yang telah melakukan alih fungsi kawasan hutan dala revisi RTRWP yang sudah mendapat persetujuan DPR", jelas Viva Yoga Mauladi, Politisi Muda Partai Amanat Nasional ini.

Viva Yoga mengatakan,Komisi IV DPR akan segera membentuk Panja untuk mengawasi 13 perusahaan tambang dalam rangka fungsi pengawasan terkait kegiatan pertambangan dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang beroperasi di dalam kawasan hutan antara lain area konsesi PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, PT INCO Indonesia, dan lainnya. [wan/asf]


Editor : -

  

KOMENTAR



KOMENTAR ANDA

Mohon memasukkan nama, email dan komentar anda apabila ingin memberikan komentar. Kami tidak bertanggung jawab atas segala isi dari komentar yang anda kirimkan.







BERITA Megapolitan
BERITA Berita Daerah
BERITA Berita Nasional
Kontak KamiTentang KamiLowongan Pedoman Media Siber
Copyright © 2014 www.pesatnews.com